Antusias Masyarakat Teguk Abis Ngopi Ngobrol Pengadaan Indonesia Soroti Perpres No.12 / Tahun 2021

Selatan News, Jakarta-

Jumat siang 12 Maret 2012 Ngopi  Ngobrol Pengadaan Indonesia yang difasilitasi oleh  Ketua Dewan Sengketa Indonesia / Ketua Dewan Sengketa Pengadaan Indonesia/ Ketua Dewan Sengketa Konstruksi Indonesia, Sabela Gayo, SH, MH, PhD. Dengan narasumber Dr. H. Fahrurrazi, M.SI mengenai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Tidak mencabut Perpres 16 Tahun 2018, namun hanya mengganti beberapa ketentuan, yaitu 34 Pasal berubah dari
total 94 Pasal, 4 Pasal baru yang disisipkan, dan 144 Ayat berubah dari total 421 Ayat
Berlaku sejak diundangkan, yaitu tanggal 02 Februari 2021.

Hal yang melatarbelakangi perubahan Perpres No.12 Tahun 2021 adalah UU Ciptaker: dimana Klaster Kemudahan dan
Perlindungan UMKM, Klaster Kemudahan
Berusaha antara lain:
01. Jabfung PPBJ
Masih belum optimalnya ketersedia
Upaya optimalisasi eksistensi
02 Kelembagaan PBJ
Masih belum optimalnya Maturitas kelembagaan.
Upaya Optimalisasi eksistensi
03. Perbaikan Pengaturan
Memperjelas ketentuan sebelumnya
Memperbaiki aturan sebelumnya untuk lebih
baik.

Poin utama perubahan yang diharapkan dari Perpres 12 tahun 2021

1. Pelaku Pengadaan
2. SDM dan Kelembagaan
3. UMK, Koperasi, dan PPDN
4. Jasa Konstruksi
5. Pembinaan Penyedia
6. E-Marketplace Pengadaan

Pelaku Pengadaan Perpres 12 Tahun 2021
1. PA
2. KPA
3. PPK
4. Pejabat Pengadaan
5. Pokja Pemilihan
6. Agen Pengadaan
7. Penyelenggara Swakelola
8. Penyedia
Catatan :
PPHP/PjPHP dihapus

PENGGUNA ANGGARAN
Ditambahakan tugas menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam, dan dihapus tugas menetapkan PPHP/PjPHP.

Pengguna anggaran

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas
anggaran belanja yang telah ditetapkan
3. Menetapkan perencanaan pengadaan
4. Menetapkan dan mengumumkan RUP
5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/jasa
6. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal
7. Menetapkan pengenaan sanksi daftar hitam
8. Menetapkan PPK, pejabat pengadaan, penyelenggara swakelola, tim teknis, tim juri/tim ahli pelaksanaan melalui sayembara/ kontes
9. Menyatakan tender gagal seleksi gagal; dan
10. Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode
pemilihan: 1) tender/penunjukan langsung/e-purchasing  untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas rp100.000.000.000,00; atau seleksi/penunjukan langsung
untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas rp10.000.000.000,00.

KUASA PENGGUNA
ANGGARAN
Penegasan KPA bahwa pada Pengadaan
Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD,  dapat merangkap sebagai PPK.

1. Melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
2. Menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
3. KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan: a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;  dan/atau b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Pejabat Pembuat Komitmen
Ditambahkan tugas melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa dan pengaturan bahwa dalam hal tidak ada
penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang  menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan
PPTK untuk melaksanakan tugas PPK (huruf a sampai dengan huruf m) kepada PPTK yang memenuhi kompetensi PPK

Pelaku Pengadaan

1.menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa
3. menetapkan spesifikasi teknis/KerangkaAcuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. menetapkan tim pendukung;
9. menetapkan tim atau tenaga ahli;
10. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
11. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
12. mengendalikan Kontrak;
13. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
14. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
15. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
16. menilai kinerja Penyedia

Pokja Pemilihan
1. Menghilangkan tugas Pokja melaksanakan persiapan dan  pelaksanaan pemilihan Penyedia dalam rangka katalog elektronik
2. Penegasan pengecualian tugas pokja pemilihan untuk E￾purchasing dan Pengadaan Langsung
3. Perbaikan redaksional bahwa Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli
4. Pengaturan RencanaAksi Pemenuhan SDM Pengelola Fungsi Pengadaan, seperti komposisi Pokja, pengaturan
Personel lain dalam komposisi Pokja, Pejabat Pengadaan ketika belum Pengelola Pengadaan.

Pengguna anggaran

1. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung
2. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode
pemilihan: Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai PaguAnggaran paling banyak Rp100 M; dan
Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa
Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10 M.

PPTK
Perubahan Pelaku Pengadaan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disebut PPTK adalah pejabat pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bukan pelaku pengadaan, namun dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/,Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan
PPTK untuk melaksanakan tugas PPK, sepanjang memenuhi persyaratan kompetensi PPK, yaitu :
1. menyusun perencanaan pengadaan;
2. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa
3. menetapkan spesifikasi teknis/KerangkaAcuan Kerja (KAK);
4. menetapkan rancangan kontrak;
5. menetapkan HPS;
6. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada
Penyedia;
7. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
8. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
9. mengendalikan Kontrak;
10. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
11. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/
KPA dengan berita acara penyerahan;
12. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
13. menilai kinerja Penyedia.

Poin utama perubahan

1. Pelaku Pengadaan
2. SDM dan Kelembagaan
3. UMK, Koperasi, dan PPDN
4. Jasa Konstruksi
5. Pembinaan Penyedia
6. E-Marketplace Pengadaan

Beberapa isu aktual

1. Bagaimana Implementasi Eksistensi Pelaku Pengadaan dalam Tatanan Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dengan pengaturan PMDN 77  Tahun 2020 ?
2. Bagaimana Peran PPTK sebagai Pihak yang juga  muncul dalam Perpres 12 Tahun 2021 ?
3. Siapa yang melaksanakan tugas PPHP/PjPHP ketika sudah dihapus ?

 

Membentuk pengelola keuangan dan pengelola pengadaan

1. Tidak digeneralisir setiap Perangkat Daerah akan memiliki pola organisasi
pengelola keuangan dan pengadaan yang sama
2. Mempertimbangkan segenap aturan atas tugas kewenangan masing-masing  pihak serta sifat kewenangan itu sendiri (Atribusi, Delegasi, mandat)
3. Mempertimbangkan beban/besaran anggaran, rentang kendali, dan/atau lokasi
4. Penugasan dan pelimpahan tugas didasari justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan karena menghindar dari tanggungjawab

Antusiasme peserta pengadaan Indonesia untuk lebih familiar terhadap Perpres nomor 12 tahun 2021.

Laporan Jurnalis Selatan News

Deddi Fasmadhy

Tinggalkan Balasan