Mahasiswa Magister Ilmu Administrasi FISIP UMJ, Deddi Fasmadhy menilai bahwa beberapa alasan mendorong Penataan Daerah, utamanya Pemekaran daerah, dengan adanya keinginan kuat masyarakat dan daerah untuk mendapatkan hak atas kesejahteraan dan keadilan, itu suatu yg logis dan rasional.

“Ketika daerah memberikan alasan diperlukan nya sebuah pemekaran wilayah dengan penataan daerah adalah pilihan kebijakan yang rasional dan objektif untuk mengedepankan dan mendekatkan pelayanan publik pada masyarakat dan daerah, namun harus dipikirkan matang timbulnya sebuah kebijakan penataan daerah dengan pemekaran wilayah” jelas

Deddi menambahkan perumusan masalah merupakan langkah awal dalam pembuatan suatu kebijakan publik. Menurut William N. Dunn suatu perumusan masalah dapat memasok pengetahuan yang relevan dengan kebijakan yang mempersoalkan asumsi-asumsi yang mendasari definisi masalah dan memasuki proses pembuatan kebijakan melalui penyusunan agenda (agenda setting) .

“Hal tersebut menyimpulkan bahwa kebijakan publik seperti penataan daerah dibuat dikarenakan adanya masalah publik yang terjadi di daerah sehingga permasalahan tersebut dapat diantisipasi dan mencapai tujuan yang diharapkan seperti  penataan daerah dengan pemekaran wilayah” jelas Deddi

Deddi  menjelaskan Formulasi kebijakan sebagai suatu proses menjadi instrumen untuk menemukan sebuah kebijakan publik yang betul betul tepat untuk di implementasikan

“Penataan Daerah menjadi solusi dalam mengatasi keterisolasian, kemiskinan, serta kesenjangan daerah-daerah terdepan di perbatasan. Formulasi kebijakan publik yang harus tepat irisannya, penataan daerah tidak mesti dengan pemekaran wilayah. Saatnya penataan daerah dengan penyesuaian kapasitas daerah untuk meningkatkan kinerja daerah, misal evaluasi daerah yang sudah dimekarkan menjadi Daerah Otonom baru bila menjadi kabupaten atau kota gagal dimungkinkan untuk digabungkan sesuai dengan kapasitas daerah. Atau daerah daerah eks Kewedanaan yang keliru menjadi daerah otonom atau ikut daerah kabupaten atau kota tetangga, bisa di evaluasi sesuai dengan regulasi pada moratorium yang diambil pemerintah , hanya tersisa dua pilihan dalam UU No.23 tahun 2014 digabung atau dihapus” pungkas deddi

Deddi menambahkan memungkinkan kah regulasi tersebut di mix dengan UU Omnibus Law terkait bila instrumen regulasi dibawahnya seperti RPP desain besar penataan daerah ( Desertada) dan Penataan Daerah.

“Saatnya Penataan Daerah sesuai dengan kapasitas daerah , bukan dengan Pemekaran daerah untuk menguatkan kinerja daerah. Menguatkan instrumen desa desa dan Kelurahan sebagai tuas pengungkit pembangunan daerah. Pemerintah daerah ( Pemda) berperan sebagai Coach bagi desa desa dan kelurahan memediasi , menjembatani pusat dengan daerah’ ujar Deddi

Menurut Deddi RPP desain besar penataan daerah ( Desertada) jawaban dari Penataan Daerah yang ideal diperlukan daerah, dimana Penataan Daerah tidak mesti dengan Pemekaran daerah namun penguatan daerah dengan menguatkan desa desa dan kelurahan sebagai garda terdepan pembangunan daerah.

“Desa desa dan kelurahan sejahtera , Indonesia maju” ungkap deddi

Laporan Jurnalis Selatan News