Deklarasi Janji dan Penanganan Pembangunan Zona Integrasi

Selatan News,

Lahat 17-2-2021 bertepat di ball room hotel Grand zuri kabupaten lahat acara
Deklarasi janji dan penangan pembagian zona integritas (ZI) dan (WBK/WBM) tahun 2021 dan lembaga pemasyarakatan kelas 11 lahat
Balai pemasrakatan kelas 11 A lahat dan
Lembaga pemasyarakatan kelas 111 pagar alam.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu wakil bupati kab.lahat bapak H Hariyanto .SE MM .MBA. kalapas kelas 11A lahat bapak maliki SH.MA.kepala bapas lahat bapak feri ansyah.SH
Kepala Ombusman RI perwakilan
Bapak Madrian Agustiansyah.SH.M.HUM
Kepala kantor wilayah kementrian Hukum dan HAM sumatera selatan bapak Indro Purwoko.SH.MH
Dandim 0405 lahat
Kapolres lahat atau yang mewakili AKBF Afri
Kepala kejaksaan tinggi bapak fitrah.SH
Kabag kesbangpol bapak Desman.S.E dan OPD lain nya
Dan dalam sambutan nya ,
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel menegaskan Indro Purwoko SH MH, jangan hanya seremoni saja namun yang dibutuhkan komitmen bersama dengan seluruh jajaran wilayah Kemenkumham, meskipun sudah menandatanganan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK/WBBM) belum tentu menjamin bebas dari korupsi.

“Tadi sudah kita Lihat bersama janji kerja dan komitmen bersama, hal ini jangan sekedar seremoni semata, tapi harus dibuktikan dengan seluruh jajaran,” ungkapnya usai melakukan penandatanganan Deklarasi janji kinerja dan pencanangan pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Tahun 2021 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat, Balai Pemasyarakatan Kelas IIA Lahat dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Pagaralam di Hotel Grand Zuri Lahat,

Memang diakui oleh Indro, ditengah apdemi COVID-19 saat ini tidak lah mudah untuk bisa menerapkan WBK namun perlu kekompakan dari seluruh lapisan dan elemen satuan kerja Kemenkumham baik itu di Lapas maupun Bapas.

“Saya minta setiap instansi wilayah Kemenkumham mentaati minimal 3M dengan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Perwakilan Ombusman Sumsel M Adrian Agustiansyah SH MH mengatakan, dengan situasi pandemi ini merublbah pelayanan dan perlu diketahui oleh semua bahwa pencanhan pembangunan zona integritas ini ada sejarah tersendiri.

“Zona integritas dibentuk merubah lingkungan dalam kerja untuk menuju lebih baik dan belum tentu mendapatkan gelar WBK bebas dari korupsi, ini perlu dan harus diperhatikan,” imbuhnya lugas.

Karena lanjutnya, tidaklah mudah untuk bisa memberikan pelayanan terbaik apa lagi ditengah pandemi seperti ini, dibutuhkan komitmen bersama.

“Jangan hanya pimpinan atau kepala saja yang berkomitmen tapi di seluruh jajaran,” ucapnya.

Sementara, Wakil Bupati (Wabup) Lahat H Haryanto .mengatakan, semua itu kembali lagi ke niatnya masing-masing.

“Lurus kan niat kita, kalau niat kita tidak ingin korupsi jelas tidak akan terjadi, kembali lagi ke niat,” ungkapnya.

Kepala Lapas Kelas IIA Lahat Maliki keapda wartawan menuturkan, untuk memperoleh WBK dari Kemenpan sendiri tidak lah mudah sebab dari 28 Lapas yang ada di Sumsel pada tahun 2020 tidak ada mendapatkan WBK.

“Tentu saja perlu inovasi untuk bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat terlebih lagi ditengah pandemi seperti ini, ini bukan tugas yang mudah,” ungkapnya.(lika)

Tinggalkan Balasan