SUASANA COVID 19 DI SMAN 1 KIKIM TIMUR DIDUGA PUNGUT SPP DAN BUKU LKS

SELATANNEWS 28/001/2021Kikim timur

Ormas GRPK (Gerakan rakyat peduli keadilan) melaporkan SMA negeri 1 kikim timur ke OMBUSMAN provinsi sumatera selatan dengan adanya laporan wali murid disekolah menengah atas (SMA) negeri 1 kikim timur ,kecamatan kikim timur kabupaten lahat.

1. Diduga uang SPP Rp.65.000,-(enam puluh lima ribu rupiah)per siswa, setiap bulan.

2. Diduga ada uang pemasukan siswa baru.

3. Diduga ada uang beli buku LKS (lembar kerja siswa)yang diarahkan oleh oknum guru sma 1 kikim timur,beli disalah satu tokoh atau warung seharga Rp.10.000 perbuku yang jumlahnya 10 buah buku,total harga ny Rp.100.000,- ucapan dari murid siswa sma negeri 1 kikim timur.

Maka hasil dari investigasi monitoring GRPK RI ( gerakan rakyat peduli keadilan) Kabupaten lahat bahwa diduga dalam pelaksanan belajar mengajar di (SMA) negeri 1 kikim timur kabupaten lahat adany dugaan pungli. Berdasarkan kompermsi ketua umum GRPK RI bapak saryono anwar, dikabupaten lahat bahwa disekolah dalam bentuk apa pun dilarang keras memungut dana kepada wali murid dalam bentuk apa pun karena sekolah sudah dianggarkan oleh negara ada dana BOS (biaya oprsional sekolah) yang diatur oleh permendikbud peraturan mentri pendidikan dan kebudayaan Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler 2020 mengatur tentang:

Penerima dana yaitu SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik:
SD sebesar Rp900.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
SMP sebesar Rp1.100.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
SMA sebesar Rp1.500.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
SMK sebesar Rp1.600.000,00 per 1 orang Peserta Didik; dan
SLB sebesar Rp2.000.000,00 per 1 orang Peserta Didik.
Dana digunakan untuk membiayai:
penerimaan peserta didik baru;
pengembangan perpustakaan;
kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
administrasi kegiatan sekolah;
pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
langganan daya dan jasa;
pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
penyediaan alat multi media pembelajaran;
penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.
penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau
pembayaran honor (paling bayak 50%).
Dalam menggunakan dana BOS Sekolah berwenang menentukan komponen penggunaan dana sesuai kebutuhan.

Lanjut kata ketua ormas grpk-ri apa bila terjadi punggutan sesuai dengan peraturan persiden no 87 tahun 2016 tentang saiber pungli. demi menjunjung tinggi supremasi hukum serta mengedepankan azas praduga tak bersalah dan agar tidak terjadi unsur fitnah.

ucapan dari kepalak sekolah bapak PONIDI.S.pd.MM lewat jejaring sosial WA (what app) kalau sumbangan siswa ada tetapi kita sekolah tidak memaksa dengan kondisi saat ini.sampai sekarang diperkirakan baru 30 persen.
Untuk siswa baru tahun ini melalui wali murid disepakati baju or dan muslim.
Buku saya tidak menganjurkannya .tapi kalu membuat modul yang dibut guru tersrbut .kalau ada berarti oknum dan itu pun diluar tanggung jawab kami.28/01/2021

Abdu happy .

Tinggalkan Balasan