Ketua Umum GRPK RI Soroti Diskresi Penyidik Sat Lantas Polres Oku Timur Dalam Menghentikan Penyidikan Laka Lantas Sepeda Motor Dengan Bus Medan Jaya Sesuai Aturan Hukum

Selatan News ,Martapura, OKU Timur

Ketua Umum Gerakan masyarakat peduli keadilan (GRPK) Sumatera Selatan , Saryono Anwar, S.Sos angkat bicara Perdamaian laka lantas Sepeda Motor yang dikemudikan Dulkamit dengan Bus Medan Jaya di Jalan Lintas Sumatera , Martapura. “Perdamaian Korban Dulkamit dengan Bus Medan jaya tujuan Medan – Jakarta jadi poin , ada saluran hukum lain diluar masalah hukum, yakni perdamaian. Sesuai porsi tinggal penyidik ambil ruang diskresi penyidik sesuai amanat undang-undang nomor 2 tahun 2002 kepolisian pasal 18 , diskresi pemyidik menghentikan penyidikan karena ruang masyarakat dalam perdamaian pihak korban dengan pihak Bus Medan Jaya. Hal ini diperkuat dengan Perkap No.15 tahun 2013 pasal 73, 74 dan 75 mengenai SP3 yang menjadi ruang diskresi penyidik atas Lala lantas tersebut” jelas Saryono

Saryono menambahkan , masalah perdamaian jadi saluran hukum kekeluargaan adalah pemting bagi Penyidik atas laka lantas. “Jangan setiap kasus dibawa ke pengadilan, kasus Laka lantas tidak ada pihak manapun yang mau terjadi laka lantas. Perlu di ingat anggaran di Polres itu terbatas, jangan sia  sia habis anggaran polres untuk kasus sampai ke pengadilan karena masalah kasus Laka Lantas ada ruang saluran hukum perdamaian. Masih banyak kasus yang merugikan  keuangan negara dapat dibawa ke pengadilan, seperti korupsi dana Bansos, atau dana desa, dan lain lain” tegas saryono

Sungut Jurai Semidang, Deddi Fasmadhy Serunting Sakti menambahkan kasus Laka lantas baik dibawa ke kekeluargaan, perdamaian kedua pihak korban dan Medan Jaya. Itu ruang masyarakat yang harus dihormati oleh pihak Aparat kepolisian. “ada 4 jenis hukum di Indonesia, hukum positif yuridis, Hukum agama, hukum adat istiadat dan hukum kebiasaan perilaku masyarakat lokal. Saluran hukum perdamaian adalah elementer hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan ke empat azas hukum di Indonesia. Penyidik memiliki kewenangan diskresi menjembatani kebaikan pada masyarakat yang mengalami laka lantas, itulah tugas pengayom kepolisian”  ujar Deddi Fasmadhy Serunting Sakti

Laporan jurnalis

 

 

Tinggalkan Balasan