Di Duga Rugikan Negara Hingga Ratusan Juta Rupiah, Pembangunan Normalisasi Irigasi di Kota Pagar Alam di Tidak Mengikuti Standar RAB

Selatan News,

Kegiatan pembangunan rehabilitasi/rekonstruksi jalan irigasi ataran sawah yang terletak di desa tanjung menang kelurahan Perahu Dipo kecamatan Dempo Selatan kota Pagar Alam masih di menuai tanda tanya.

Pembangunan normalisasi saluran irigasi dari instansi BPBD kota pagar alam dengan nomor kontrak : 360/23/BPBD-DR/HBH/2020
Dengan masa pengerjaan 150 hari kalender terhitung sejak 17 juni 2020 yang menghabiskan dana dari APBN tahun anggaran 2020 sebesar 1.727.026.000.00,- tersebut di duga tidak mengikuti standar tekhnis proyek dan tidak mematuhi rencana anggaran biaya (RAB), bahkan tidak di ketahui pasti CV kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut karena tidak di cantumkan dalam papan proyek.

Di beritakan sebelumnya bahwa proyek pembangunan saluran irigasi tersebut tidak mengikuti ketentuan, dari pemasangan besi tembok saluran irigasi tersebut jarak pemasangan di duga tidak sesuai prosedur, besi yang di gunakan justru malah di kurangi jumlah nya.
Selain itu material yang di pakai selain batu seplit juga di campur dengan batu krokos (batu kali) yang di duga tidak mengikuti rencana anggaran biaya (RAB) Sehingga berindikasi menimbulkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.

Terkait hal itu, kepala BPBD kota pagar Pagar Alam. Patriot A Mundra saat di kunjungi di kantor yang berada di desa belumai senin (07/12). Ia menjelaskan bahwa instansinya hanya akan melakukan pembayaran jika proses pembangunan tersebut telah selesai dan di setujui pihak konsultan.

“Kami hanya akan melakukan pembayaran ketika semua proses telah selesai dari pihak konsultan selaku pengawas proyek tersebut”. Jelasnya.

Ketika di konfirmasi soal beberapa temuan di lapangan, dirinya menjelaskan jika semua proses telah selesai melalui pengawasan konsultan maka pihak konsultan lah yang harus bertanggung jawab.

“Mengenai masalah temuan-temuan tersebut, jika benar adanya bahwa bangunan tersebut tidak mengikuti aturan maka yang harus bertanggung jawab pihak konsultan, karena untuk pengawasan merupakan tanggung jawab mereka. Kalau ada kesalahan masih di loloskan ya itu salah mereka” imbuhnya.

Selain itu, saat di temui di kediaman nya di air perikan. Purba selaku konsultan yang mengawasi proyek tersebut di hadapan Pipin selaku pelaksana proyek juga enggan untuk menandatangani berkas penyelesaian proyek tersebut. Karena dirinya mengatakan bahwa itu juga telah melanggar mekanisme dan sudah pernah di tegurkan namun belum ada laporan perbaikan.

” saya selaku konsultan yang mengawasi proyek tersebut tidak akan menanda tangani berkas-berkas dari proyek tersebut, selain itu juga temuan di lapangan tersebut juga kami temukan bahwa adanya material yang tidak sesuai di RAB salah satunya penggunaan batu kali (krokos)”. Jelasnya.

Di lokasi yang sama, Pipin selaku pelaksana juga mengakui bahwa proyek normalisasi yang di kerjakan nya tersebut menggunakan material yang tidak sesuai di RAB.

“ya kalau untuk material si memang benar menggunakan batu kali (krokos) tapi sebaiknya kita tidak usa berbicara ke arah sana” jelasnya.

Selain itu, dari informasi di lapangan. Beberapa warga sekitar juga membenarkan hal tersebut sehingga di harapkan pihak penegak hukum untuk mengoreksi dan mengevaluasi proyek tersebut karena di duga telah mengakibatkan kerugian negara hingga ratusan juta rupiah.**(Dj/Hy)

Tinggalkan Balasan