Persatuan Pedagang PTM Serelo Lahat Desak Tim Khusus Penyelesaian Untuk Laksanakan Putusan BPSK

Lahat, Selatannews.com – Forum Persatuan PTM Serelo didampingi kuasa hukum Rusdi Hartono Somad, S.H kunjungi kantor Dinas Perdagangan kabupaten Lahat untuk mendesak Tim Khusus Penyelesaian Persoalan Pedagang PTM Serelo untuk melaksanakan hasil putusan BPSK. Kehadiran mereka disambut hangat oleh Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat Fikriansyah, S.E, M.M, Kamis (12/11/2020).

Saat diskusi, Pendrian Ulung Shakti selaku Sekretaris Persatuan Pedagang Pasar Tradisional Modern Serelo (PPPTMS) meminta agar Tim Khusus yang dibentuk oleh Pemkab Lahat segera mengkaji dan menjalankan putusan BPSK. Ulung mempertegas bahwa semua upaya yang mereka lakukan selama ini adalah demi kepentingan seluruh pedagang, bukan kepentingan individu ataupun kelompok.

“Kami menginginkan tata kelola PTM Serelo Lahat serta penyerahan fasilitas umum diatur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kami juga mendesak tim khusus yang dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Lahat untuk segera mengkaji dan menjalankan hasil putusan sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang telah ditempuh oleh rekan kami beberapa waktu yang lalu”, ujar Ulung.

“Sejauh ini kami sudah mengupayakan beberapa langkah hukum untuk menuntuk keadilan. Salahsatunya adalah dengan menempuh persidangan di BPSK yang hasilnya sama-sama kita ketahui bahwa pihak BPSK mengabulkan gugatan kami kepada PT. Bima Putra Abadi Citranusa, diantaranya menyerahkan fasilitas umum ke Pemkab Lahat dan menghentikan semua pungutan atau retribusi dalam bentuk apapun”, tukas Ulung.

Ditemui diruang kerjanya, Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lahat Fikriansyah, S.E, M.M membenarkan adanya kunjungan dari pedagang PTM Serelo. Saat ini tim khusus yang dibentuk oleh Pemkab Lahat sedang bekerja secara optimal untuk mengumpulkan informasi dan data seakurat mungkin sebelum mengambil kesimpulan ataupun tindakan lebih lanjut.

“Tadi ada rekan-rekan pedagang dari PTM Serelo, mereka meminta agar tim khusus yang telah dibentuk Pemerintah Kabupaten Lahat untuk segera menyelesaikan permasalahan. Sejauh ini tim sedang bekerja mengumpulkan fakta-fakta dilapangan seakurat mungkin. Kita juga sedang menjadwalkan koordinasi dan audiensi dengan Badan Pertanahan Nasional dan instansi terkait supaya langkah maupun kesimpulan yang diambil Pemkab Lahat tidak bertentangan dengan norma hukum yang ada”, pungkas Fikri.

Terkait salinan hasil putusan sidang BPSK, Fikriansyah menyatakan bahwa mereka baru menerimanya kemarin akan mengkaji keputusan BPSK tersebut. Proses tersebut akan melibatkan beberapa SKPD dan akan ada kajian hukum dari bagian dan pendamping hukum dari Pemkab Lahat. Menutup sesi wawancara, Fikriansyah menegaskan bahwa Pemkab Lahat akan mengayomi seluruh masyarakat dan tidak akan berpihak ataupun menyalahkan salahsatu pihak. (Erwin)

Tinggalkan Balasan