Forum Komunikasi Badan Permusyawaratan Desa (FK-BPD) se-Kabupaten Lahat akan menggelar aksi demo

Lahat,

Mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa jika usulan kenaikan tunjangan kesejahteraan tidak terealisasi. Hal ini berdasarkan hasil rapat koordinasi dan silaturahmi FK BPD di Taman mang Chan (TMC) pinggir lematang kabupaten lahat, minggu 4 Oktober 2020.

Penasehat FK BPD kabupaten lahat Saryono Anwar .sos. menyatakan dalam rapat koordinasi dan silaturahmi dengan ketua BPD dan anggota BPD sekabupaten Lahat menyepakati pengajuan usulan kenaikan tunjangan kesejahteraan untuk seluruh anggota BPD sekabupaten Lahat.

“Selain itu, kami juga mengajukan peningkatan biaya operasional Apabila usulan ini tidak diterima, kami akan mempertimbangkan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selanjutnya. Oleh sebab itu, kami sangat berharap Bupati Lahat segera menyikapi usulan tersebut. Sebab, jika tidak ada realisasi, anggota BPD se- kabupaten lahat akan melakukan demo sesuai hasil rapat,” katanya.

Sastris manysah, Ketua Forum Komunikasi BPD Kabupaten Lahat mengungkapkan, bahwa sejak dilantik bulan lalu, belum pernah ada bimtek terkait tupoksi BPD.

Sedangkan kami ingin mengawasi pembangunan desa dengan sebaik-baiknya, karena setiap desa mengelola keuangan desa yang besar. Dalam rencana aksi yang kami lakukan, ada tujuh tuntutan yang kami ajukan agar segera diselesaikan” kata satris, saat dilokasi.

Ia merinci,pertama segera selenggarakan Bimtek peningkatan kapasitas BPD sebagaimana undang-undang untuk anggota BPD, supaya tupoksi dan parameter pekerjaannya segera terukur, Kedua, memerankan fungsi BPD sesuai amanat Permendagri 110 dan undang-undang untuk disertakan dan diterapkan di masing-masing desa di wilayah kabupaten lahat.

Kemudian ketiga, dalam tuntutannya meminta adanya persamaan hak terkait tunjangan dan kesejahteraan anggota BPD, minimal 40 persen dari Siptap Kades (tunjangan). Lalu, poin ke empat pihaknya meminta fasilitas dari sinkronisasi lembaga BPD dengan pemerintahan agar terjadi sehingga terbentuk pemerintahan desa transparan dan akuntabel kemudian. Lalu, poin kelima adalah segera paripurnakan Peraturan Daerah mengenai BPD untuk disahkan.

Yang terakhir atau ke enam, segera untuk membuat Peraturan Bupati BPD yang memenuhi aspek keadilan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat” tukasnya.(admin)

Tinggalkan Balasan