PJS Kepala Desa Tanjung Kupang Baru Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Tidak Mengerti Aturan

Http://selatannews.com

Empat lawang- sabtu 11 juli 2020 Hampir seluruh perangkat desa tanjung kupang baru kecamatan tebing tinggi kabupaten empat lawang diberhentikan tanpa berdasar oleh PJS kepala desa tanjung kupang baru Bahtiar Nip. 196403042002121001 dari mulai dari Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesra, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Kepala Dusun 1 sampai Kepala Dusun 5, Linmas Dusun 1 sampai Linmas Dusun 5, sehingga total perangkat desa yang diberhentikan tidak berdasar itu berjumlah 16 orang dengan surat keputusan kepala desa tanjung kupang baru nomor : 140/08/KEB/TJKB/TT/2020.

Menurut keterangan dari seorang perangkat desa kepala Dusun 2 (Anwar) yang diberhentikan mereka tidak Terima atas pemberhentian sepihak tanpa berdasar tersebut dan mereka akan mengadakan komplain atau mengadu kecamat Tebing tinggi dan hampir seluruh perangkat yang lama didesa ini semuanya digantikan oleh PJS kepala desa tanjung kupang baru ; ujarnya.

Sedangakan saat dimintai keterangan oleh awak media kepada ketua DKD WLJ Sumsel hasrul mengatakan bahwa dalam “Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sudah ada mekanismenya, tidak serta merta ditunjuk oleh Kades, pengangkatan perangkat desa harus melalui penjaringan,”

Dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”).

Meski demikian, menurut hemat kami, jika perangkat desa yang lama memang harus diberhentikan (untuk kemudian diganti dan diangkat perangkat desa yang baru), tentu harus ada alasannya. Alasan pemberhentian Perangkat Desa adalah:
a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b.dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
c.berhalangan tetap;
d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa; dan
e.melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa inipun wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat. Oleh karena itu, kepala desa selaku pihak yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa tentu harus bertindak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.ungkapnya

(Hs Her) .

Tinggalkan Balasan